Lindungi Masyarakat dari TPPO, TNI-Polri dan Pemkab Sumbawa Barat Perkuat Sinergi

Sumbawa Barat, NTB — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui peningkatan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus perekrutan tenaga kerja secara ilegal.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kedai Sawah, Komplek KTC Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (08/09/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.15 Wita tersebut dihadiri Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., Kapolres Sumbawa Barat AKBP Rendy Andy Julikhlas, S.H., S.I.K., M.Si., perwakilan Dandim 1628/Sumbawa Barat Mayor Cba Agus, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Mahfuddin Cakra Saputra, S.H., M.H., serta unsur Pengadilan Negeri Sumbawa Barat.

Turut hadir para kepala OPD/SKPD, camat se-Kabupaten Sumbawa Barat, kepala desa/lurah atau perwakilan, perwakilan BP2MI dan instansi terkait, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengertian TPPO, berbagai modus operandi yang kerap digunakan pelaku, langkah-langkah pencegahan, perlindungan terhadap korban, serta prosedur bekerja secara legal di luar negeri. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai mekanisme pelaporan apabila menemukan adanya dugaan TPPO.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi tanpa kejelasan. Calon pekerja diharapkan memastikan legalitas perusahaan, kejelasan kontrak kerja, lokasi pekerjaan, serta kelengkapan dokumen sebelum menerima tawaran bekerja, khususnya ke luar daerah maupun luar negeri.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa pencegahan TPPO membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat dinilai sangat penting dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya TPPO.

Sosialisasi juga diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan hingga tingkat kecamatan dan desa, terutama kepada masyarakat yang memiliki rencana bekerja ke luar daerah maupun luar negeri. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengenali modus TPPO dan terhindar dari praktik perdagangan orang.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 13.20 Wita dalam keadaan aman, tertib, dan lancar, serta mendapat respons positif dari para peserta yang hadir.