Arash Multimedia , JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai tuntutan supaya Hasan Nasbih harus melepaskan jabatannya sebagai kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau yang dikenal dengan nama Presidential Communication Office (PCO).
Ia berucap seperti itu sebagai respons terhadap permintaan sang pemrakarsa Partai Gerindra agar Hasan mengundurkan diri dari jabatannya di PCO.
"Permintaan tersebut, menurut pendapatku, tidak berlebihan," ujar Ray lewat layanan pesan pada hari Kamis (3/4).
Seorang pengamat politik mengatakan bahwa cara Hasan menanggapi teror yang dialami oleh Tempo dan jurnalisnya sebenarnya tidak pantas.Menurutnya, tindakan dan pernyataan Hasan soal serangan kepada Tempo memberikan gambaran buruk tentang rezim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
"Iya, saat menghadapi beragam masalah yang seharusnya diselesaikan dengan pendekatan diskursif yang lebih baik, HN (.Hasan Nasbih, red), justru muncul dengan gaya tantangan, menyindir, dan seakan-akan tak peduli," ujar Ray.
Dia menegaskan bahwa pernyataan PCO justru menduduki posisi terdepan dalam menghadapi beragam masalah pemerintahan.
Ray menunjukkan bahwa ketika pemerintah sering kali merilis beragam pengumuman yang memicu kerancuan di kalangan publik, PCO pada dasarnya hadir untuk membantu menjernihkannya."Bukan malah begitu, justru seperti menghasut dan tampak mencemooh," katanya.
Sebenarnya, Ray berpendapat bahwa pernyataan Hasan saat proses pengesahannya RUU Tentara Nasional Indonesia (TNI) kelihatan seperti tantangan dan penjelasan yang memandang rendah masyarakat umum.
Dia mengatakan bahwa sikap Hasan tentang Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadikan masyarakat tetap dalam ketidak tahuan, dan ini adalah alasan mengapa konsultan politik tersebut dinilai kurang pantas untuk menduduki jabatan pemimpin di PCO."Pemimpin PCO idealnya dipilih dari mereka yang paham betul tentang teknik komunikasi. Bukan debutor. HN cocok menjadi debater. Namun tidak untuk pemimpin komunikator," ujar Ray.
Dia juga mengusulkan agar Presiden Prabowo dapat menjadikan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai contoh dalam pembentukan tim juru bicara yang mampu berkomunikasi dengan berbagai kalangan.
"Tim juru bicara Prabowo lebih didominasi oleh juru bicara pertempuran daripada juru bicara publik. Oleh karena itu, yang tampak hanyalah serangan, bukannya penjelasan yang bersifat menyelaraskan," ucapnya. (ast/jpnn)