Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur — Mako Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-RDTL Sektor Barat Yonarhanud 15/DBY menerima kunjungan kerja dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam rangka identifikasi pilar atau patok dan sarana-prasarana batas negara di wilayah darat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi batas negara dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sarana perbatasan. Rabu(30/10/24)
Kunjungan BNPP ini dihadiri oleh Drs. Ismawan Harijono, M.Si, selaku Asisten Deputi (Asdep) BNPP, Bapak Yulianus, S.Sos Perencana Ahli Madya, Ibu Ajeng Setry Kinanti, S.IP Penyusun Program Anggaran, Ibu Novi Nur Aini, S.Si Penyusun Rencana Kegiatan, Kapten Inf Muchti Kurniawan Pasiops Korem 161/WS, Bapak Hartanto staf Asdep, Ibu Puspita Hanum Dyah Satiti, S.Si staf Asdep, dan Syahru Romadoni staf Biro Umum dan Humas Asdep.
Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat, Letkol Arh Reindi Trisetyo Nugroho, bersama jajaran Perwira Staf, memimpin penyambutan para tamu di Aula Mako Satgas. Letkol Arh Reindi menyampaikan pentingnya kerja sama antara Satgas Pamtas dan BNPP dalam memastikan kondisi pilar dan sarana prasarana perbatasan yang baik sebagai simbol kedaulatan negara dan penunjang aktivitas warga perbatasan.
Dalam kunjungan ini, BNPP melakukan identifikasi terhadap pilar batas negara dan sarana yang ada, sekaligus mendiskusikan rencana pengembangan yang diperlukan untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan. Peninjauan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antar-instansi dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran BNPP yang memberikan perhatian terhadap infrastruktur dan pengawasan di perbatasan. Diharapkan hasil identifikasi ini akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan TTU,” ujar Letkol Arh Reindi.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama antara BNPP dan Satgas Pamtas Yonarhanud 15/DBY dalam menjaga dan memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan darat, serta mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.