Sinergi TNI, Polri, dan PPL Awasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Lopok

Sumbawa, NTB – Dalam rangka mendukung kelancaran dan ketertiban penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani di wilayah Kecamatan Lopok, Pejabat Sementara (Pjs) Danramil 1607-06/Lape-Lopok Kapten Arm Dedi Biantoro menghadiri Rapat Sosialisasi Tata Kelola dan Harga Pupuk Bersubsidi yang digelar di Aula Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Lopok, pada Selasa (4 November 2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh pihak BPP Kecamatan Lopok bekerja sama dengan distributor pupuk dan dihadiri oleh para pengecer pupuk bersubsidi se-Kecamatan Lopok, perwakilan PPL, serta unsur Forkopimcam Lopok, termasuk Koramil 1607-06/Lape-Lopok dan Polsek Lape-Lopok. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait mengenai tata kelola, mekanisme distribusi, dan ketentuan harga pupuk bersubsidi agar lebih transparan, tertib, dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Kapten Arm Dedi Biantoro menyampaikan apresiasi kepada pihak penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Menurutnya, rapat seperti ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi, khususnya dalam upaya pengawasan dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi.

> “Kami dari Koramil 1607-06/Lape-Lopok bersama para Babinsa siap mengawal dan mendukung penuh jalannya program pupuk bersubsidi ini, agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kami juga akan bersinergi dengan pihak Polsek Lape-Lopok serta rekan-rekan PPL di lapangan dalam melakukan pemantauan dan pendampingan kepada para petani,” ujar Kapten Dedi.

Lebih lanjut, Danramil menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan salah satu komponen vital dalam mendukung peningkatan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab bersama dalam mengelola dan menyalurkannya. Ia juga mengingatkan para distributor dan pengecer agar selalu mengedepankan kejujuran serta tidak menyalahgunakan wewenang yang dapat merugikan petani.

> “Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Jangan sampai terjadi penyelewengan, karena hal tersebut tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menghambat ketahanan pangan di wilayah kita,” tegasnya.

Selain itu, kegiatan sosialisasi juga membahas tentang mekanisme pengawasan penyaluran pupuk, mulai dari pendataan kebutuhan petani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), sistem distribusi dari tingkat distributor ke pengecer, hingga proses pendistribusian ke kelompok tani penerima manfaat. Para peserta juga mendapatkan penjelasan terkait harga eceran tertinggi (HET) serta aturan-aturan baru yang berlaku dalam sistem penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.

Kepala BPP Kecamatan Lopok dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak terkait, termasuk Koramil dan Polsek, agar penyaluran pupuk di wilayah Kecamatan Lopok dapat berjalan lancar tanpa kendala.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pelaku distribusi dan pihak terkait dapat memahami peran serta tanggung jawab masing-masing, sehingga ke depan penyaluran pupuk bersubsidi dapat berlangsung lebih tertib, transparan, tepat sasaran, dan bermanfaat langsung bagi petani. (Pendim 1607/Sumbawa).