Rakor Ketahanan Pangan Pemkab Sumbawa Barat, Dandim 1628/SB Minta Bulog Bergerak Cepat Lindungi Petani

Sumbawa Barat, NTB – Komitmen TNI AD dalam mendukung ketahanan pangan nasional kembali ditunjukkan oleh Dandim 1628/Sumbawa Barat Letkol Inf Rendra Agit Trisnawan yang menghadiri sekaligus mengikuti secara aktif Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (06/01/2026).

Kegiatan rapat berlangsung pada pukul 15.30 Wita di Ruang Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemda Sumbawa Barat, Komplek KTC, Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, dan dipimpin langsung oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Khusnarti, S.Pd., M.M.Inov. Rapat tersebut diikuti sekitar 20 peserta dari berbagai unsur terkait.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, perwakilan Bulog, unsur Koperindag, Bagian Ekonomi dan SDA, penyuluh pertanian, serta unsur kepolisian.

Dalam rapat tersebut, Dandim 1628/Sumbawa Barat Letkol Inf Rendra Agit Trisnawan menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan nasional untuk melindungi petani, khususnya terkait stabilitas harga gabah. Oleh karena itu, seluruh unsur di daerah wajib bergerak cepat dan proaktif untuk mengamankan kepentingan petani di lapangan.

“Pemerintah sudah jelas berpihak pada petani. Jika Bulog tidak segera bertindak mengamankan harga dasar gabah, maka perlu dipertanyakan siapa yang akan melindungi

petani,” tegas Dandim dalam penyampaiannya.

Lebih lanjut, Dandim menekankan bahwa sesuai arahan Presiden, Bulog didorong untuk segera bermitra dengan pihak lain guna memastikan penyerapan gabah petani tetap berjalan. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar petani tidak dirugikan dan stabilitas sosial tetap terjaga.

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat menyampaikan bahwa hingga saat ini regulasi terkait harga gabah masih berlaku karena belum ada pencabutan atau aturan baru. Oleh sebab itu, pengawasan dan monitoring di lapangan tetap dilakukan sambil menunggu kebijakan resmi dari Bulog.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat dalam paparannya menyampaikan data estimasi produksi padi yang cukup besar hingga April 2026, sehingga kesiapan Bulog, baik dari sisi anggaran maupun mekanisme penyerapan, dinilai sangat mendesak. Ia menekankan agar harga gabah petani tidak berada di bawah Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani.

Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait ketahanan pangan, khususnya dalam mengantisipasi potensi permasalahan penyerapan gabah dan fluktuasi harga di tingkat petani.

Kegiatan monitoring rapat koordinasi ketahanan pangan tersebut berakhir pada pukul 17.30 Wita dan berjalan dengan aman, tertib, serta lancar. Seluruh pihak sepakat untuk segera menindaklanjuti hasil rapat guna menjaga stabilitas ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumbawa Barat.

(Pendim 1628/KSB/